Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 117
Title KUMPULKAN PENGUSAHA, KADIN SOSIALISASI RUU CIPTA KERJA
Media Name gatra.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/469870/ekonomi/kumpulkan-pengusaha-k adin-
Page/URL
sosialisasi-ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kumpulkan para pelaku
usaha nasional untuk sosialisasikan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan yang baru-baru
ini diserahkan oleh pemerintah ke DPR RI. Sosialisasi itu dilaksanakan untuk
membangun kesadaran nasional tentang pentingnya transformasi ekonomi yang
dimulai 2020-2024 untuk mencapai visi Indonesia Maju di 2045.
"Kadin mendukung pengesahan RUU tersebut untuk terciptanya iklim usaha dan
perekonomian ke arah yang lebih baik," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan
P. Roeslani dalam pernyataan yang diterima Kamis (20/2).
RUU Cipta Kerja diajukan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan
ekonomi dan bisnis, utamanya terkait masih banyaknya regulasi yang tumpang
tindih, serta efektivitas investasi yang masih rendah. RUU Cipta kerja juga
diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi tingkat pengangguran,
angkatan kerja baru, dan jumlah penduduk yang tidak bekerja. Saat ini jumlah
UMKM cukup besar, namun produktivitasnya masih rendah.
"Menuju 2024, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk simplifikasi dan harmonisasi
regulasi dan perizinan, menciptakan investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan
kerja yang berkualitas, dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan serta
pemberdayaan UMKM," ungkap Rosan.
Indonesia sendiri diharapkan bisa menjadi Negara Maju dengan ekonomi
berkelanjutan dan masuk ke dalam 5 Besar Ekonomi Dunia. Selain itu bisa pula
keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah ( middle income trap )
dengan tingkat kemiskinan mendekati 0%, masuk ke peringkat 4 PDB Dunia dengan
mencapai US$7 triliun, serta memiliki tenaga kerja yang berkualitas.
"Target jangka panjangnya seperti itu, sehingga perlu niat dan upaya yang efektif
untuk mewujudkannya, salah satunya melalui penyederhanaan aturan," kata Rosan
yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law.
Menurutnya, Omnibus Law dipilih sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan
dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan.
Manfaatnya antara lain menghilangkan tumpang tindih di antara Pengujian Undang-
Undang (PUU), efisiensi proses perubahan/pencabutan PUU, juga menghilangkan
ego sektoral.
Page 116 of 174.
