Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 114

Title          MENAKER AKUI RUU OMNIBUS LAW DIBUAT DEMI TURUNKAN PESANGON
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4183911/menaker-akui-ruu-omnibus- law-dibuat-
               Page/URL
                              demi-turunkan-pesangon
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut Rancangan Undang-
               Undang (RUU) Cipta Kerja lahir karena perusahaan menilai pesangon dalam
               Undang-Undang N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terlalu tinggi.

               "Di undang-undang No.13 tahun 2003 (Ketenagakerjaan), cukup tinggi
               pesangonnya," tegasnya seusai mengisi acara Rapat Koordinasi Kepala Disnaker di
               Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

               Berdasarkan data yang di himpun tim kementeriannya, yang menunjukan tingkat
               kepatuhan perusahaan masih rendah dalam memberikan pesangon terhadap
               pekerjanya.

               "Tingkat kepatuhan perusahaan rendah, karena perusahaan tidak mampu
               membayar pesangon," imbuh dia.

               Untuk mengatasi keluhan dari perusahaan terkait pesangon yang di nilai
               memberatkan, maka dibentuklah RUU Cipta Kerja yang diharapkan mampu
               memberikan pelindungan terhadap hak pekerja atau buruh.

               "Kepastian bagi pekerja untuk perlindungan pesangon ," paparnya.

               Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah menjanjikan tiga kebijakan baru, bagi
               pekerja atau buruh yang menjadi korban PHK. seperti; Jaminan kehilangan
               pekerjaan berupa pemberian cash benefit (uang saku), Pelatihan vokasi, dan akses
               penempatan (pekerjaan).

               "Ini, yang tidak ada di Undang-Undang lama (Undang-Undang Ketenagakerjaan N0
               13 Tahun 2003)," tuturnya.

               Ida kemudian mengingatkan bahwa dalam RUU Cipta Kerja masih diberlakukannya
               sanksk pidana bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon sesuai dengan
               ketentuan perundang-undangan. Namun, saat ditanyakan apakah perusahaan skala
               besar juga melakukan pelanggaran, Ia masoh menunggu laporan tim
               kementeriannya."Saya lihat detainya nanti," pungkas dia.
               Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com.




                                                      Page 113 of 174.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119