Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 113

Title          RUU CIPTAKER DONGKRAK PENDAPATAN PER KAPITA JADI RP 7 JUTA
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/20/02/20/q5zw3k370 -ruu-
               Page/URL
                              ciptaker-dongkrak-pendapatan-per-kapita-jadi-rp-7-juta
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
               menyebutkan UU Cipta Kerja bakal mendongkrak pendapatan per kapita warga
               Indonesia. Saat ini, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia Rp 4,6 juta per
               bulan dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar Rp7 juta per bulan.

               "Diharapkan dengan diketoknya UU Cipta Kerja, maka ini akan memperbaiki
               simplifikasi, harmonisasi regulasi dan perizinan," kata Airlangga dalam Rakornas
               Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2).

               Perbaikan regulasi diharapkan akan mendorong investasi berkualitas yang dapat
               menciptakan lapangan kerja bagi tiga juta jiwa serta memberdayakan UKM.
               Sehingga, pendapatan per kapita per bulan bisa naik jadi Rp 7 juta.

               Dengan demikian, visi Indonesia Maju dengan pendapatan per kapita hingga Rp 27
               juta per bulan pada 2045 bisa tercapai. Pada 2045, Indonesia menargetkan bisa
               masuk lima besar ekonomi dunia, keluar dari jebakan negara berpenghasilan
               menengah dan tingkat kemiskinan yang hampir nol persen.

               RUU Cipta Kerja , yang berasal dari 79 undang-undang, memuat 15 bab dan 174
               pasal dengan menyasar 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan; persyaratan
               investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha
               mikro, kecil, dan menengah (UMKM); kemudahan berusaha; dukungan riset dan
               inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi
               dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.
























                                                      Page 112 of 174.
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118