Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 119
Title BENARKAH RUU CIPTA KERJA LINDUNGI PEKERJA DARI SISTEM KONTRAK?
Media Name detik.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4907676/benarkah-ruu-c ipta-kerja-
Page/URL
lindungi-pekerja-dari-sistem-kontrak
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintah telah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR pada 12 Februari 2020 silam. Akan tetapi, para
buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
melayangkan penolakan terhadap aturan tersebut.
Salah satu penyebab ditolaknya beleid itu karena dianggap dapat membebaskan
pelaku usaha merekrut pekerja dengan sistem kontrak atau pekerja alih daya
(outsourcing).
Menurut para buruh, dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
penggunaan outsourcing hanya terbatas pada tenaga kerja di luar usaha pokok
(core business). Sedangkan, dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ada
sekarang tak diatur dengan jelas terkait hal tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, anggapan tersebut sudah salah
kaprah. Justru, adanya beleid ini ditujukan agar pelaku usaha tak semena-mena
menerapkan sistem kontrak kepada pekerjanya. Bahkan, pekerja yang masih terikat
kontrak dan diputus hubungan kerjanya dalam masa 1 tahun kerja akan dijamin
mendapat kepastian pemberian kompensasi sebesar 1 bulan gaji.
"Di UU cipta kerja kita tidak mengatur bisnis prosesnya yang kita atur adalah PKWT
(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Itu yang berbeda dengan UU sebelumnya," ujar
Ida ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
"RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru memberikan perlindungan. Apabila sudah
bekerja 12 bulan, dia berhak mendapatkan kompensasi 1 bulan gaji. Jadi ini yang
saya katakan UU memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja PKWT
tadi," sambungnya.
Ida mengakui aturan mengenai PKWT ini tak bisa menjamin para pekerja yang
sudah bekerja di atas 12 bulan langsung dikontrak menjadi pekerja tetap. Sebab,
keputusan itu diserahkan pemerintah pada pelaku usaha.
Akan tetapi, Ida menjamin pemerintah senantiasa hadir dalam melindungi tenaga
kerja Indonesia dalam hal pemenuhan hak dan lain sebagainya.
Page 118 of 174.
