Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

"PKWT diatur berdasarkan perjanjian bersama pekerja dengan pemberi kerja. Kalau
pekerja sependapat dengan pemberi kerja dengan waktu yang disepakati, maka
bisa lanjut. Dan itu pun waktunya tertentu. Pengusaha dan pekerja mempunyai
pilihan," katanya.

"Setelah waktu tertentu habis apakah mau melanjutkan atau tidak. Selama ini
pekerja kontrak tidak memiliki pilihan sama sekali, kalau sekarang satu tahun
bekerja, maka pekerja berhak mendapatkan kompensasi. Selama ini tidak ada. Dan
PKWT pun harus mendapatkan perlindungan sosial, jaminan keselamatan, jaminan
kematian, dan jaminan kecelakaan kerja, itu semua diatur," tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019, memang tercatat
banyaknya pelaku usaha yang tidak membayarkan kompensasi kepada pekerjanya
saat melakukan pemutusan hubungan kerja. Dari data tersebut disebutkan dari
sekitar 536 persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi
pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003, hanya sekitar 147
persetujuan bersama atau sekitar 27%.

Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73% tidak
melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU 13/2003.

Data ini sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS
2018, di mana berdasarkan laporan pekerja sebanyak 66% pekerja sama sekali
tidak mendapat pesangon, 27 % pekerja menerima pesangon dari yang seharusnya
diterima sesuai UU 13/2003 dan hanya 7% pekerja yang menerima pesangon sesuai
dengan ketentuan UU 13/2003.

"Berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut, maka diperlukan
penataan ulang ketentuan ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang
berfokus pada upaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap
menjaga perlindungan bagi pekerja atau buruh," katanya.

(eds/eds) ruu cipta kerja ida fauziyah menaker ida fauziyah ruu ciptaker.

Page 119 of 174.