Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 149
Title MENAKER: CUTI HAMIL HINGGA CUTI HAID UNTUK PEKERJA TIDAK DIHAPUS
Media Name kompas.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/02/20/211000326/menaker--cuti-hamil -hingga-
Page/URL
cuti-haid-untuk-pekerja-tidak-dihapus
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tengah menjadi
sorotan banyak pihak.
Pasalnya, banyak aturan yang berlaku saat ini dihapus atau bahkan diubah. Salah
satu poin yang ramai dibicarakan adalah aturan mengenai hak pekerja mendapatkan
cuti hamil-melahirkan hingga cuti haid.
Pasalnya, terdapat pemberitaan yang menyebutkan bahwa hak-hak tersebut
dihapus melalui Omnibus Law Cipta Kerja.
Merespon hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan bahwa aturan terkait hak-hak pekerja tersebut akan tetap berlaku
meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui.
Pasalnya, ketentuan-ketentuan tersebut masih tercantum dalam aturan yang
berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
"Ketentuan ada di UU 13 2003, cuti hamil, cuti haid, cuti menikahkan, cuti menikah,
kami tidak hapuskan itu," kata Ida di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Ida menyebut, aturan tersebut tidak tercantum dalam draf RUU Omnibus Law Cipta
Kerja sehingga aturan itu tidak mengalami perubahan.
"Kalau eksis berarti tidak diatur omnibus law. Memang tidak ada di omnibus law
karena adanya di UU 13 2003," ujarnya.
Oleh karenanya, Ida menegaskan bahwa aturan mengenai hak cuti hamil hingga
melahirkan bagi pekerja tetap akan berlaku
"Ada yang mengatakan RUU Cipta Kerja menghapus cuti hamil, melahirkan, itu
enggak. UU itu tetap ada," ucapnya.
Sebagai informasi, aturan mengenai cuti haid diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81 mengatur soal pekerja/buruh perempuan
yang bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama.
Page 148 of 174.
