Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 103
Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan calon PMI
tanpa dokumen tersebut telah diamankan ke shelter pelindungan PMI UPT BP2MI Provinsi Kepri,
sebelum dipulangkan ke daerah asal oleh Kemenaker.
"Pengawas Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan kepolisian mengenai adanya unsur
pidana dalam kasus tersebut terhadap semua pihak yang terlibat," kata Haiyani dalam siaran
pers, Selasa (17/8/2021).
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono mengatakan Kemenaker akan
memberi sanksi tegas terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
terlibat menempatkan CPMI secara nonprosedural.
"Sesuai Kepmenaker No. 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, P3MI pada saat ini harus memenuhi protokol kesehatan,"
ujarnya.
Kemenaker, lanjut Suhartono, terus mengimbau semua masyarakat untuk berhati-hati dan
waspada bujuk rayu dari sponsor untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah dan gaji tinggi dan
memastikan P3MI yang memberangkatkan keluar negeri terdaftar di Kemenaker.
"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau LTSA
[Layanan Terpadu Satu Atap] kabupaten atau kota setempat," katanya.
Sidak Tim Satgas PPMI ke kota Batam sendiri merupakan respons atas pengaduan masyarakat
terhadap dugaan penempatan PMI nonprosedural ke Singapura melalui Batam yang diindikasikan
ditempatkan oleh orang perseorangan, bukan melalui pelaksana penempatan PMI. Hal ini
melanggar ketentuan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.
Kemenaker menyebutkan akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPMI Provinsi Kepri dan Kota
Batam untuk melakukan pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural melalui kota
Batam. Masyarakat yang mengetahui dugaan tindakan penempatan PMI nonprosedural, baik ke
negara Asia Pasifik maupun Timur Tengah, diminta untuk segera melapor ke pemerintah.
102
