Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 108

Judul               RUU Perlindungan PRT didesak segera disahkan setelah 17 tahun
                                    mandek
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           Perlindungan PRT
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/2333162/ruu-perlindungan-prt-
                                    didesak-segera-disahkan-setelah-17-tahun-mandek
                Jurnalis            Genta Tenri Mawangi
                Tanggal             2021-08-17 17:51:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              negative - Yuni Sri Rahayu (Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah) Selama ini negara
              tidak  hadir  sama  sekali  dalam  kehidupan  bekerja  pekerja  rumah  tangga,  (padahal  itu)
              diamanahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk itu, selama ini Jala PRT
              sudah  memperjuangkan  perlindungan  terhadap  pekerja  rumah  tangga  lewat  advokasi  RUU
              Perlindungan PRT ke DPR sejak 2004

              negative - Yuni Sri Rahayu (Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) Dengan
              tempat kerja yang terisolasi, para PRT juga rentan jadi korban perdagangan manusia

              negative - Yuni Sri Rahayu (Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) Kasus
              kekerasan PRT yang dilaporkan termasuk upah yang tidak dibayar, PHK (pemutusan hubungan
              kerja, Red.) menjelang hari raya, dan THR yang tidak dibayar

              negative - Yuni Sri Rahayu (Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) Meskipun
              ada  program  penerima  bantuan  atau  KIS,  PRT  mengalami  kesulitan  mengakses  program
              tersebut, karena itu bergantung dari (persetujuan) aparat lokal untuk menetapkan (PRT) sebagai
              warga miskin

              neutral - Theresia Iswarini (Ketua Subkomisi Pemulihan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan)
              Pengakuan terhadap pekerja rumah tangga merupakan wujud (implementasi) Pancasila, dan itu
              sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, serta mendukung pencapaian SDGs



              Ringkasan

              Sejumlah  aktivis  dan  praktisi  mendesak  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI  segera  mengesahkan
              Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  (RUU  Perlindungan  PRT)
              mengingat pembahasan RUU itu telah mandek selama 17 tahun. Pengesahan terhadap RUU
              Perlindungan PRT penting, karena itu merupakan bentuk pengakuan negara terhadap profesi
              pekerja  rumah  tangga  sekaligus  jadi  dasar  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  PRT  sebagai
              pekerja, kata beberapa pembicara pada acara diskusi virtual yang digelar oleh Lembaga Bantuan
              Hukum (LBH) Jakarta, Selasa.

                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113