Page 277 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

“Untuk peningkatan skill pekerja, Kartu Prakerja dianggarkan sekitar Rp 11 triliun tahun 2022,”
kata Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Senin
(16/8/2021).

Hal itu seiring dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,5 persen, Pemerintah
juga akan terus mendorong agar angka kemiskinan bisa berkurang. Dimana setiap 1 persen dari
pertumbuhan ekonomi tersebut bisa mempekerjakan hingga 500 ribu orang.

“Terkait kemiskinan tentu kita dorong agar ada lapangan pekerjaan bisa terbentuk dan diketahui
dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,5 persen, setiap 1 persen kita bisa mempekerjakan
sekitar 400-500 ribu orang dan ini diharapkan bisa menyerap angkatan kerja yang masuk di
tahun 2022,” jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk
program kartu prakerja semester I tahun 2021. Kemudian Pemerintah menambah anggaran
kartu prakerja Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta pada semester II tahun 2021.
Terbaru, Pemerintah kembali membuka pendaftaran gelombang ke-18 kartu prakerja pada Senin
ini 16 Agustus 2021. Hal itu disampaikan oleh Head of Communication Manajemen Pelaksana
Kartu Prakerja Louisa Tuhatu.

Pembukaan Program Kartu Prakerja

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari
menjelaskan bahwa pembukaan Program Kartu Prakerja ini adalah bagian dari usaha pemerintah
untuk membantu masyarakat yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19.

“Pemerintah sangat memahami kesulitan yang dialami masyarakat akibat pandemi ini dan
berharap masyarakat dapat tetap tangguh dan tumbuh dengan memanfaatkan program Kartu
Prakerja. Mereka yang berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja hendaknya serius mengikuti
pelatihan yang dapat mendukung kehidupan ekonomi selama dan pasca pandemi,” jelas Denni.

Adapun pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik
pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak
sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU,
BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota
DPR, DPRD.

276