Page 390 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 390
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menerbitkan aturan yang mengatur hubungan kerja
di masa pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat ( PPKM ). Salah satunya, perusahaan boleh mem- PHK pegawainya jika keadaan
finansial perusahaan sudah tidak mampu.
KEMNAKER: PERUSAHAAN HANYA BOLEH PHK PEGAWAI SEBAGAI JALAN
TERAKHIR
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menerbitkan aturan yang mengatur
hubungan kerja di masa pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat ( PPKM ). Salah satunya, perusahaan boleh mem- PHK pegawainya jika
keadaan finansial perusahaan sudah tidak mampu.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor
104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya
dampak pandemi COVID-19 dalam hubungan kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Menaker menyebut pandemi COVID-19 adalah masalah bersama bagi pemerintah, pengusaha,
dan pekerja/buruh. Sehingga, penanganan dampak pandemi ini membutuhkan komitmen dan
kerja sama semua pihak.
"Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin menekankan pentingnya dialog sosial. Karena
kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi dari dampak pandemi ini," kata Menaker.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, menjelaskan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup 3 hal. Pertama,
pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat
kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Dirjen Putri.
Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," ujar Dirjen Putri.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Selanjutnya, dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan
yang terpaksa merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Di mana pekerja/buruh
tetap berhak atas gaji/upah saat dirumahkan.
"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," jelasnya.
389
