Page 397 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 397
Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di
kantor/tempat kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak
pekerja lainnya.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Dirjen Putri.
Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," kata Dirjen Putri menjelaskan.
Dalam Kepmenaker 104/2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.
"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," terang Dirjen Putri.
Dirjen Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon,
dan hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada
upah sebelum penyesuaian.
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104/2021 adalah pencegahan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kepmenaker juga tegas menyebut PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
jika pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
jalan lain, maka terpaksa PHK. Namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
pekerja," kata Dirjen Putri menegaskan.
Dirjen Putri memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial
perusahaan, maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan
tersebut sudah tidak mampu.
"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya.
396
