Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 53

Meski demikian, dia tetap berharap masuknya RUU Perlindungan PRT dalam daftar prolegnas
              prioritas 2021 dapat menjadi pembuka jalan RUU itu masuk dalam pembahasan rapat paripurna
              DPR RI.

              Dalam  kesempatan  itu  dia  menyampaikan  para  pekerja  rumah  tangga  masih  mendapat
              perlakuan diskriminatif dan rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan
              ekonomi.

              "Dengan  tempat  kerja  yang  terisolasi,  para  PRT  juga  rentan  menjadi  korban  perdagangan
              manusia," ucapnya.

              Jala PRT pada kurun waktu Januari 2018 sampai April 2019 telah menerima 3.257 laporan dan
              aduan kekerasan yang dialami oleh para PRT.

              "Kasus  kekerasan  PRT yang  dilaporkan termasuk  upah  yang  tidak  dibayar,  PHK  (pemutusan
              hubungan kerja, Red.) menjelang hari raya, dan THR yang tidak dibayar," sebut Yuni.

              Sementara itu, hasil survei yang dilakukan oleh Jala PRT terkait jaminan sosial untuk pekerja
              rumah tangga menunjukkan 89 persen dari 4.843 PRT di tujuh kota tidak mendapat jaminan
              kesehatan atau menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat
              (KIS).

              "Meskipun  ada  program  penerima  bantuan  atau  KIS,  PRT  mengalami  kesulitan  mengakses
              program  tersebut,  karena  itu  bergantung  dari  (persetujuan)  aparat  lokal  untuk  menetapkan
              (PRT) sebagai warga miskin," kata Yuni.

              Akibatnya, mayoritas PRT terpaksa membayar sendiri biaya pengobatannya, sehingga banyak
              dari mereka terpaksa berutang dengan majikan/pemberi kerja.

              Sementara  itu,  Komisioner  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas
              Perempuan) Theresia Iswarini menyampaikan peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia dapat
              jadi momentum bagi para pengambil kebijakan untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT.

              Menurutnya,  para  pekerja  rumah  tangga  sebagai  kelompok  terpinggirkan  dan  rentan  sudah
              seharusnya mendapat perlindungan dan pengakuan atas profesinya.

              “Pengakuan terhadap pekerja rumah tangga merupakan wujud (implementasi) Pancasila, dan
              itu  sesuai  dengan  konstitusi  Republik  Indonesia,  serta  mendukung  pencapaian  SDGs,”  ucap
              Theresia.

              Hasil survei ILO pada 2015 menunjukkan ada sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia
              dan 84 persen di antaranya merupakan perempuan.

              Dari jumlah keseluruhan PRT, 14 persen di antaranya merupakan pekerja anak yang usianya di
              bawah 18 tahun.(Antara/jpnn)
















                                                           52
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58