Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 103
MENTERI KETENAGAKERJAAN IDA FAUZIYAH DORONG PENGUATAN SATGAS
PELINDUNGAN PMI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen dalam melindungi kepentingan Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya
untuk menjamin pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama
bekerja maupun setelah bekerja.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dengan mengubah paradigma bahwa PMI bukan
lagi sebagai obyek tetapi mereka merupakan subyek.
"Mereka adalah tenaga kerja yang profesional dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2021, Selasa (16/11).
Ia menuturkan, adanya Satgas Pelindungan PMI di wilayah embarkasi/debarkasi dan daerah asal
PMI ini merupakan ujung tombak dalam melindungi warga negara.
Sampai saat ini Indonesia masih terus dihadapi dengan permasalahan penempatan PMI
nonprosedural yang dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
"Satgas pelindungan PMI ini merupakan salah satu program dan rencana strategis Kemnaker
yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim
Terpadu Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," ujar Ida.
Kedepan, menurut Ida Fauziyah, pihaknya sebagai K/L terkait akan terus mengupayakan untuk
memperkuat peran dan fungsi Satgas ini agar dapat optimal dalam memberikan pelindungan
terhadap PMI.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyusun basis data yang terstruktur untuk mempermudah
penanganan permasalahan maupun sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan penempatan dan
pelindungan PMI.
Selain itu, ia juga mengajak kepada ILO dan IOM selaku lembaga atau organisasi internasional
yang fokus terhadap ketenagakerjaan khususnya pekerja migran dapat saling bersinergi dan
memberikan dukungan kepada Indonesia dalam upaya pelindungan Calon PMI dan PMI beserta
keluarganya.
"Mari kita bersama-bersama baik antar K/L, maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat
bersinergi melalui kerja kolaboratif untuk memperkuat keberadaan Satgas Pelindungan PMI,"
tutur Ida.
Sebagai informasi, Satgas Pelindungan PMI ini telah dibentuk sejak tahun 2012 dengan nama
Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural, yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah
debarkasi/embarkasi.
Hal ini didasari dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu
Perlindungan TKI di Luar Negeri dalam upaya peningkatan pelindungan TKI.
Lalu, pada tahun 2020, Satgas yang sebelumnya adalah Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural
diubah menjadi Satgas PMI dengan cakupan tugas dan fungsi Satgas ini dapat lebih luas sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.
102
