Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 108
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki komitmen untuk
melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia
(PMI) beserta keluarganya untuk menjamin pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan baik
sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Menurut Menaker Ida Fauziyah, salah
satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengubah paradigma bahwa PMI bukan lagi
sebagai obyek tetapi mereka merupakan subyek.
MENAKER AKAN PERKUAT FUNGSI DAN PERAN SATGAS PERLINDUNGAN PMI
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki komitmen untuk
melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia
(PMI) beserta keluarganya untuk menjamin pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan baik
sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengubah
paradigma bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek tetapi mereka merupakan subyek.
"Mereka adalah tenaga kerja yang profesional dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Ida
dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021).
Hal itu diungkapkannya ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2021. Ida mengatakan pada masa pandemi COVID-19
sekarang ini migrasi tenaga kerja menjadi yang sangat terdampak.
Setiap negara mengambil berbagai kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanganan
pandemi ini, penghentian kegiatan ekonomi dan sosial tentunya juga menghentikan aktivitas
produktif dari PMI.
Tidak sedikit pekerja yang di PHK bahkan tidak mendapatkan pekerjaan akibat aktivitas
perekonomian yang terganggu, angka pengangguran menjadi bertambah dan upah yang
diterima oleh pekerja juga mengalami pengurangan karena kebijakan pengurangan jam kerja
mereka. Kondisi kerja juga mengalami perubahan terkait jam kerja.
"Dampaknya sudah tentu tidak hanya dialami oleh pekerja di dalam negeri, termasuk juga para
pekerja kita yang berada di luar negeri atau pekerja migran Indonesia," ucap Ida.
Ia menuturkan adanya Satgas Pelindungan PMI di wilayah embarkasi/debarkasi dan daerah asal
PMI ini merupakan ujung tombak dalam melindungi warga negaranya. Sampai saat ini
pemerintah masih terus dihadapi dengan permasalahan penempatan PMI nonprosedural yang
dapat berakibat pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
"Satgas pelindungan PMI ini merupakan salah satu program dan rencana strategis Kemnaker
yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim
Terpadu Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," ujar Ida Fauziyah.
Ke depan, menurut Ida, pihaknya sebagai K/L terkait akan terus mengupayakan untuk
memperkuat peran dan fungsi Satgas ini agar dapat optimal dalam memberikan pelindungan
terhadap PMI.
107
