Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 109
"Mari kita bersama-bersama baik antar K/L, maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat
bersinergi melalui kerja kolaboratif untuk memperkuat keberadaan Satgas Pelindungan PMI,"
katanya.
Klik halaman selanjutnya >>> Selain itu, ia juga mengajak kepada ILO dan IOM selaku lembaga
atau organisasi internasional yang fokus terhadap ketenagakerjaan khususnya pekerja migran
dapat saling bersinergi dan memberikan dukungan kepada Indonesia dalam upaya pelindungan
Calon PMI dan PMI beserta keluarganya.
Ida menegaskan Rakornas Satgas PMI ini merupakan pertemuan yang sangat penting dan
strategis untuk dapat saling berkoordinasi guna membahas berbagai persoalaan yang dihadapi
di lapangan dan sekaligus melakukan evaluasi dan langkah perbaikan untuk melakukan program
kerja Satgas selanjutnya.
"Saya minta kepada Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk terus melakukan
upaya-upaya nyata dalam pelayanan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja
Migran Indonesia serta keluarganya mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja", ucapnya.
Pada kesempatan ini, Ida juga mengingatkan pentingnya menyusun basis data yang terstruktur
untuk mempermudah penanganan permasalahan maupun sebagai bentuk akuntabilitas
pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono menyampaikan Rakonas ini
bertujuan untuk menyamakan visi terkait implementasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia
yang dilakukan oleh Satgas Pelindungan PMI khususnya pencegahan PMI Non Prosedural dan
membahas berbagai solusi dalam memberikan pelayanan pelindungan PMI secara terkoordinasi
dan terintegrasi.
"Adanya koordinasi, kolaborasi, dan integrasi bersama secara terkoordinasi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pelindungan PMI," kata Suhartono.
Suhartono mengatakan Satgas Pelindungan PMI ini telah dibentuk sejak tahun 2012 dengan
nama Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural, yang berada di tingkat pusat dan 14
wilayah debarkasi/embarkasi. Hal ini didasari dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011
tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri dalam upaya peningkatan pelindungan
TKI.
Pada tahun 2020, Satgas yang sebelumnya adalah Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural
diubah menjadi Satgas PMI dengan cakupan tugas dan fungsi Satgas ini dapat lebih luas sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.
"Sejak tahun 2020, Satgas ini tidak hanya berada di wilayah debarkasi/embarkasi, namun juga
berada di wilayah daerah asal PMI, tahun 2021 ini terdapat di 25 wilayah debarkasi/embarkasi
dan daerah asal PMI," ujar Suhartono.
Sebagai informasi, Saat ini keanggotaan Satgas Pelindungan PMI di tingkat pusat terdiri dari
unsur Kemnaker, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian
Hukum dan HAM, dan BP2MI.
Sementara di tingkat daerah terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari
Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan, Kependudukan, Keimigrasian, Sosial, Perhubungan,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta UPT BP2MI.
108
