Page 114 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 114

Judul               UMP 2022 Naik 1,09 Persen, Bagi Gubernur Melanggar Bisa
                                    Diberhentikan Permanen!
                Nama Media          nkriku.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://nkriku.com/ump-2022-naik-109-persen-bagi-gubernur-
                                    melanggar-bisa-diberhentikan-permanen/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-16 22:35:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Disampaikan  bahwa  Mendagri  sudah
              menyampaikan surat pada Gubernur terkait formulasi upah minimum

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini sudah mengacu pada ketentuan UU no. 23
              tahun 2014 oleh Mendagri



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan bahwa kenaikan upah minimum
              pada 2022 sebesar 1,09 persen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
              tentang Cipta Kerja. Untuk itu, Ida Fauziyah mengatakan ada sanksi bagi Gubernur yang tak
              menerapkan ketentuan tersebut.



              UMP 2022 NAIK 1,09 PERSEN, BAGI GUBERNUR MELANGGAR BISA
              DIBERHENTIKAN PERMANEN!

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan bahwa kenaikan upah minimum
              pada 2022 sebesar 1,09 persen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
              tentang Cipta Kerja.

              Untuk itu, Ida Fauziyah mengatakan ada sanksi bagi Gubernur yang tak menerapkan ketentuan
              tersebut.

              "Disampaikan bahwa Mendagri sudah menyampaikan surat pada Gubernur terkait formulasi upah
              minimum," ujar Ida Fauziyah saat Konfrensi pers daring, Selasa (16/11/2021).


                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119