Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 115
Adapun sanksi yang bakal diberikan yakni sanksi administratif, pemberhentian sementara sampai
pemberhentian permanen.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
"Ini sudah mengacu pada ketentuan UU no. 23 tahun 2014 oleh Mendagri," katanya.
Diwaktu yang sama Ida Fauziyah menegaskan, para Gubernur harus menetapkan UMP
selambatnya tanggal 21 November 2021. Namun karena tanggal 21 November 2021 merupakan
hari libur nasional, maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu
tanggal 20 November 2021.
Kemudian untuk penetapan UMK, maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.
114
