Page 121 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

TOLAK MENTAH-MENTAH UMP 2022, KSPI: ADA MUFAKAT JAHAT, PEMERINTAH
HANYA PROTEKSI PENGUSAHA!
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penerapan upah minimum tahun 2022
yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai Kementerian Ketenagakerjaan memberikan proteksi pada
pengusaha ketimbang buruh, dengan penerapan rezim upah buruh.

"Ini sungguh permufakatan jahat soal pengupahan. rumusan formula kenaikan upah minimum
dengan istilah atas bawah dan atas ini tak baik," tuturnya saat konferensi pers virtual KSPI pada
Selasa (16/11/2021).

Menurutnya penerapan upah minimum pemerintah kali ini tidak konstitusional, hal ini disebabkan
karena UU Cipta Kerja yang turunannya PP Nomor 36/2021 dimana dasar formulasi pemerintah
saat ini sedang digugat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penggunaan Omnibus Law dengan turunannya PP 36/2021 ini mencederai Indonesia sebagai
negara hukum," serunya.

Untuk itu, pihaknya menegaskan seharusnya penentuan upah harus mengikuti ketentuan lama
yakni UU 13/2003 dan PP 78/2015, dimana kedua aturan ini masih belum dicabut.

Ia juga mengatakan penerapan PP 36/2021 inkonsitutsional karena tak ada landasan hukum di
UU Cipat Kerja dalam membuat aturan upah mengenai, upah batas atas dan bawah kepada
buruh.

"Menurut Omnibus Law, kenaikannya dari inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Ini inkonstitusional
karena ada batas atas dan bawah yang tidak dikenal di omnibus law," katanya.

Said Iqbal juga berpendapat bahwa ketentuan UMP dengan PP 36/2021 justru mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan inflasi.
"Kenaikan UMP 2022 1,09 persen. Sementara kita lihat inflasi atau kenaikan harga barang itu
1,66 persen per Oktober. Dari akal sehat juga sudah kelihatan kalau kita nombok," terangnya.

Pemberlakuan upah batas bawah dan atas di PP 36/2021 juga bakal menurunkan upah buruh.
Misalnya saja, Depok UMP 2021 sebesar Rp4,33 juta.

Jika perhitungan pemerintah untuk UMK 2022 maka nilai per kapita Depok Rp2,3 juta, kemudian
dikali rata-rata banyaknya ART di Depok sekitar 3,6 dibagi indeks upah 1,44 sama dengan Rp5,75
juta.

Sementara untuk rumus batas bawah UMK Rp5,75 juta itu dikalikan 50 persen sama dengan
Rp2,87 juta. Hasilnya rentang upah minimum di Depok berada di kisaran Rp2,87 juta sampai
Rp5,75 juta untuk 2022.

" Kita hanya dibodoh-bodohi. Kalau pengusaha boleh bayar Rp2,8 juta, ya naik jadi genap Rp2,9
juta lah, itu sudah turun 50 persen dari sekarang. Siapa yang mau bayar Rp5,7 juta kalau boleh
bayar Rp2,8 juta?," tanyanya.[].

120