Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mempersoalkan istilah batas atas dan batas
bawah dalam penghitungan upah minimum, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada beberapa alasan buruh
menolak formula tersebut.

BATAS ATAS DAN BAWAH DALAM ATURAN UPAH MINIMUM, KSPI:
INKONSTITUSIONAL

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mempersoalkan istilah batas atas dan batas
bawah dalam penghitungan upah minimum, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada beberapa alasan buruh
menolak formula tersebut.

Pertama, ia mempertanyakan landasan istilah batas atas dan bawah dalam upah minimum.

"Menaker yang gunakan PP Nomor 36 tahun 2021 itu inkonstitusional, karena istilah batas bawah
dan atas dalam upah minimum tidak dikenal dalam UU Cipta Kerja. Kok menjilat ludah sendiri.
Dasar hukum apa yang digunakan Menaker untuk menentukan batas bawah dan batas atas,"
ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa, 16 November 2021.

Kedua, Iqbal menyebut upah minimum adalah jaring pengaman, hal tersebut merujuk kepada
konvensi International Labour Organization.

Karena itu, seharusnya nilai upah minimum hanya terdiri dari satu angka saja dan bukan rentang
batas atas dan bawah.

"Silakan periksa di seluruh dunia. Sebagai ILO governing body saya tidak pernah menemukan
batas bawah dan atas di seluruh dunia. Sudah paling minimum, masak ada batas bawah dan
atas," ujar dia.

Ketiga, peraturan anyar tersebut dinilai mencederai hukum. Pasalnya saat ini Undang-undang
Cipta Kerja tengah digugat di Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan materil. Dengan
demikian, belum ada keputusan hukum yang tetap untuk UU Cipta Kerja tersebut.
"Karena balum inkracht, belum ada keputusan MK, nmka hukum yang lama yang dipakai. karena
itu KSPI dalam meghitung kenaikan upah menggunakan dalil hukum lama, UU 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaa pasal pengupahan dan PP nomor 78 tahun 2015 yang belum dicabut,"
kata Iqbal.

Dengan berlandaskan dua beleid itu, upah minimum seharusnya berada pada kisaran 5-7 persen.
Adapun tuntutan buruh adalah 7-10 persen.

Terakhir, dengan adanya batas atas dan batas bawah, KSPI menilai tak ada kenaikan upah
minimum pada tahun depan dan justru ada penurunan 50 persen.

"Faktanya bilamana menggunakan batas bawah dan batas atas, upah minimum turun 50
persen."

KSPI pun telah mencoba menghitung upah minimum di Depok dengan menggunakan formula
dari beleid. Dari perhitungan itu, diperoleh bahwa nilau batas atas UMK Depok tahun 2022 adalah
5,7 juta dan batas bawah 2,85 juta.

124