Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 130
Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah mengatakan, tidak ada lagi penetapan upah
minimum berdasarkan sektor alias Upah Minimum Sektoral (UMS). Mulai tahun ini tak ada lagi
penetapan UMS terbaru.
"UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS
tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS
tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," kata Menaker Ida dalam video virtual di
Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Lanjutnya, bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun seharusnya menggunakan
upah aktual atau upah efektif berdasarkan pada struktur dan skala upah (SUSU) di masing-
masing perusahaan yang bersangkutan. Besaran upah efektif tersebut yaitu mengacu kepada
struktur dan skala upah.
"Manakala SUSU sudah diterapkan, maka akan terwujud distribusi upah di atas UM secara adil
antar jabatan/pekerja dengan berbasis pada kinerja individu dan produktivitas. Dengan demikian
kenaikan upah masing-masing pekerja/buruh akan bergantung dengan produktivitas yang
dihasilkannya," kata Menaker Inda.
Dia menambahkan, pengaturan upah pada Usaha Mikro dan Kecil dikecualikan dari ketentuan
upah minimm. Adapun, upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja/buruh
dengan pengusaha.
"Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha Mikro dan Kecil. Yaitu
sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di atas Garis Kemiskinan,"
tandasnya.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya dan BPS, Ida menyampaikan rata-rata kenaikan
upah minimum secara nasional yaitu mencapai 1,09%. Tentu ini belum jadi angka final, masih
berupa perhitungan rata-rata, angka kenaikan upah secara pastinya akan ditetapkan oleh kepala
daerah.
Lebih lanjut menurut Menaker Ida, Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 20
November 2021. Selain itu, setelah Gubernur menetapkan UMK, penentu UMK harus dilakukan
paling lambat tanggal 30 November 2021 dilakukan setelah penetapan UMP.
(akr).
129
