Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 123
Sedangkan untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan paling lambat
pada 30 November 2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP.
Ida menjelaskan bahwa batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektoral atau
yang dikenal dengan singkatan UMS.
Namun, UMS yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga masa berlakunya
berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi jumlahnya.
Ia juga kembali menegaskan bahwa upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan
pemerintah dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah efektif
berdasarkan struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan. "Dengan demikian kenaikan
upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung dengan produktivitas yang
dihasilkan," tegas Ida.
Lebih lanjut Ida memastikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen.
Dia menegaskan, perusahaan sudah tidak boleh lagi menangguhkan pembayaran gaji kepada
pekerja sesuai ketentuan upah minimum mulai 2022.
122
