Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Wagepedia. Wagepedia merupakan
kanal informasi milik Kemenaker yang dapat dikases oleh seluruh pihak untuk mengetahui
besaran upah yang ditetapkan oleh setiap provinsi, kota maupun kabupaten.

MAU TAHU BESARAN UPAH PEKERJA DI TIAP DAERAH? CEK DI SINI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Wagepedia. Wagepedia merupakan
kanal informasi milik Kemenaker yang dapat dikases oleh seluruh pihak untuk mengetahui
besaran upah yang ditetapkan oleh setiap provinsi, kota maupun kabupaten.

"Pada kesempatan ini saya juga memperkenalkan wagepedia yaitu sebagai kanal informasi milik
Kemnaker yang dapat dikases oleh seluruh pihak," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/11).

Dengan adanya Wagepedia, diharapkan publik dapat mengetahui data dan informasi terkait
pengupahan yang valid dan akurat dapat diakses secara transparan oleh publik. Dalam
wagepedia tersebut dilengkapi dengan fitur kalkulator.

"Terdapat fitur kalkulator upah minimum, sehingga siapapun, dimanapun dan kapanpun dapat
mengetahui perhitungan nilai upah minimum 2022," katanya.

Wagepedia, kata Ida, dapat menjadi acuan bagi stakeholder dalam menetapkan besaran upah.
"Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan
keputusan para stakeholder pengupahan dengan transparan dan akurat," tandasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, Gubernur harus menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021. Namun karena 21 November merupakan hari
libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20
November 2021.

"21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya (UMP) harus dilakukan paling
lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021," ujar Ida dalam konferensi pers, Jakarta,
Selasa (16/11).
Sementara itu penetapan Upah Minimum Kota (UMK), maka harus dilakukan paling lambat 30
November 2021 dan harus dilakukan setelah penetapan UMP.

Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum 2022 kepada seluruh gubernur.

"Semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut
dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah," jelas
Ida.

Kebijakan penetapan Upah Minimum (UM) adalah salah satu program strategis nasional,
sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar
terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," kata Ida.

186