Page 185 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp400 ribu dari tahun ini jika ditetapkan. Hanya
saja, serikat pekerja meminta agar UMP tahun berjalan bisa naik hingga 5 persen. Dari yang
sebelumnya Rp3.165.876 menjadi Rp3.324.170.

Pertimbangan para pekerja itu berdasarkan pada aturan UU no 11 tahun 2020 tentang cipta
kerja kluster ketenagakerjaan dalam proses gugatan di MK. Kemudian, meningkatkan daya beli
pekerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tidak semua
perusahaan terdampak Covid-19.

Jadi itu yang bikin alot karena buruh minta naik, perusahaan minta turun, bebernya.

Dewan pengupahan kemudian mengeluarkan rekomendasi ke Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman
Sulaiman. Rekomendasi itu mengatur soal batas atas dan batas bawah jika UMP diputuskan
mengalami kenaikan atau penurunan.

Batas atasnya Rp3.052.039, sementara batas bawahnya Rp1.526.019. Angka ini seharusnya
ditetapkan pada saat penetapan UMP 2021 lalu.

Batas atas itu didapat dari rata-rata konsumsi per kapita Rp1.104.097, dikali rata-rata banyaknya
anggota per rumah tangga 3,87 persen, dibagi rata-rata banyaknya anggota yang bekerja yakni
1,4 persen, sehingga hasilnya Rp3.052.039.

Sementara untuk batas bawah dibagi dua dari rumusan hasil batas atas. Hasilnya Rp1.526.019.

Alhasil, rapat dewan pengupahan yang dipimpin oleh Prof Rahman menghasilkan bahwa Plt
Gubernur harus menetapkan UMP tahun sebelumnya sama dengan tahun berikutnya. Hal
tersebut sesuai dengan aturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pasal 27 ayat 4.

Tapi keputusan ada di pak Plt Gubernur. Dan beliau bilang, UMP ini harus rasional. Tidak
memihak ke pengusaha ataupun buruh. Harus win-win solution, pungkasnya

184