Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 21
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki komitmen yang kuat
dalam melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran
Indonesia (PMI) beserta keluarganya untuk menjamin pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja.
MENAKER IDA: FUNGSI DAN PERAN SATGAS PELINDUNGAN PMI HARUS
DIPERKUAT
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki komitmen yang kuat
dalam melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran
Indonesia (PMI) beserta keluarganya untuk menjamin pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan
Pemerintah dengan mengubah paradigma bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek tetapi mereka
merupakan subyek.
"Mereka adalah tenaga kerja yang profesional dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Ida
Fauziyah ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Tahun 2021, Selasa, (16/11/2021).
Rakornas yang digelar dari tanggal 15-17 November 2021 ini diikuti oleh perwakilan dari
Bareskrim Polri, BP2MI, Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, perwakilan ILO dan IOM di
Indonesia, serta Satgas Pelindungan PMI dari 25 wilayah debarkasi/embarkasi daerah asal PMI.
Ida Fauziyah mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini migrasi tenaga kerja
menjadi yang sangat terdampak. Setiap negara mengambil berbagai kebijakan dalam melakukan
pencegahan dan penanganan pandemi ini, penghentian kegiatan ekonomi dan sosial tentunya
juga menghentikan aktivitas produktif dari PMI.
Tidak sedikit pekerja yang di PHK bahkan tidak mendapatkan pekerjaan akibat aktivitas
perekonomian yang terganggu, angka pengangguran menjadi bertambah dan upah yang
diterima oleh pekerja juga mengalami pengurangan karena kebijakan pengurangan jam kerja
mereka. Kondisi kerja juga mengalami perubahan terkait jam kerja.
"Dampaknya sudah tentu tidak hanya dialami oleh pekerja di dalam negeri, termasuk juga para
pekerja kita yang berada di luar negeri atau pekerja migran Indonesia," ucap Ida.
Ida menuturkan, adanya Satgas Pelindungan PMI di wilayah embarkasi/debarkasi dan daerah
asal PMI ini merupakan ujung tombak dalam melindungi warga negaranya. Sampai saat ini kita
masih terus dihadapi dengan permasalahan penempatan PMI nonprosedural yang dapat
berakibat pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
"Satgas pelindungan PMI ini merupakan salah satu program dan rencana strategis Kemnaker
yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim
Terpadu Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," ujar Ida Fauziyah.
Kedepan, menurut Ida Fauziyah, pihaknya sebagai K/L terkait akan terus mengupayakan untuk
memperkuat peran dan fungsi Satgas ini agar dapat optimal dalam memberikan pelindungan
terhadap PMI.
20
