Page 319 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

ADA 2 JUTA BURUH SIAP MOGOK KERJA SELAMA TIGA HARI MULAI 6,7,8
DESEMBER 2021
Tolak kebijakan upah minimum tahun 2022, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan
berbagai federasi buruh siap mogok kerja siap mogok selama tiga hari di awal Desember 2021.
Ini merupakan bentuk protes atas penetapan rata-rata upah minimum yang naik 1,09% tahun
depan, dan berlaku batas atas-batas bawah.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan mogok nasional akan diikuti oleh 2 juta buruh di ratusan
ribu pabrik di 30 lebih provinsi dan ratusan kabupaten kota.

Adapun buruh yang bakal mogok antara lain: KSPI, Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional),
KSPSI Andi Gani, 60 federasi tingkat nasional.

"Kami memutuskan mogok nasional, stop produksi yang rencananya akan diikuti oleh 2 juta
buruh lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti atau stop produksi. Ini adalah legal dan ini
adalah konstitusional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11) Mogok
nasional akan digelar selama tiga hari, mulai tanggal 6,7, 8 Desember. Namun, Said
menegaskan, tanggal tersebut bisa berubah, belum ada keputusan resmi dari semua gabungan
serikat buruh.

Namun, aksi mogok nasional akan didahului mulai besok dengan dilakukan aksi unjuk rasa di
daerah. Buruh di daerah akan demo ke kantor gubernur, kantor bupati/walikota, kantor DPRD
kabupaten/kota maupun DPRD provinsi.

Kedua, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan 6 konfederasi dan aliansi konfederasi
akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, dan
gedung DPR RI.

"Yang ketiga dari informasi yang kami terima, seluruh daerah meminta agar diizinkan mogok
daerah/modar. Jadi mereka akan menghentikan produksi, melumpuhkan proses produksi di
daerahnya masing-masing secara bergelombang, misal di Cianjur, di Sukabumi, di Bogor, di
Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus bergelombang, mereka mengistilahkan mogok daerah
atau modar," lanjut Said.

Adapun, puncaknya akan digelar mogok nasional para buruh yang kemungkinan digelar pada 6-
8 Desember.

Kata Said, mogok nasional dilakukan karena buruh kehilangan akal sehat atas kebijakan
pengupahan pemerintah.

"Karena kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Ketenagakerjaan dan para
menteri yang telah melakukan permufakatan jahat. Untuk jangka panjang bukan naik upah
minimum, turun karena ada istilah batas atas (batas bawah)," sebutnya.

Said menyebut, aksi ini dilakukan akan dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 dan aparat
keamanan setempat.

Semua prosedur protokol kesehatan akan dipenuhi dan mematuhi prosedur terkait aksi unjuk
rasa yang diatur di Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Mengemukakan Pendapat di
Muka Umum, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh
yang boleh mengorganisir pemogokan.

318