Page 320 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 320

Judul               Upah Buruh Cuma Naik 1,09 Persen, KSPI: Lebih Buruk dari Zaman
                                    Soeharto Saat Orba
                Nama Media          galamedia.pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353029083/upah-buruh-
                                    cuma-naik-109-persen-kspi-lebih-buruk-dari-zaman-soeharto-saat-orba
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-16 19:01:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah
              dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, terkait dengan kenaikan
              upah minimum yang kalau dilihat rata-rata kenaikan upah minimum untuk tahun 2022 baik UMP
              di tingkat provinsi maupun UMK, nampaknya nanti UMK di tingkat kabupaten/kota hanya 1,09
              persen



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menyampaikan  rata-rata  kenaikan  upah  minimum
              provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya
              tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi.



              UPAH BURUH CUMA NAIK 1,09 PERSEN, KSPI: LEBIH BURUK DARI ZAMAN
              SOEHARTO SAAT ORBA

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menyampaikan  rata-rata  kenaikan  upah  minimum
              provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen. Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya
              tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi.

              Sebab,  nantinya  gubernur  yang  akan  menyesuaikannya  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lantas menolak kenaikan tersebut. Lantaran, angka
              1.09 persen jauh dari angka yang diusulkan KSPI, yakni 7 hingga 10 persen.

              Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Presiden  KSPI,  Said  Iqbal  dalam konferensi  pers  virtual pada
              Selasa, 16 November 2021.


                                                           319
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325