Page 325 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 325
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kenaikan upah
minimum tahun 2022 sebesar 7-10 persen. Angka tersebut bukan prosentase yang dipatok
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni satu persen. Pernyataan tersebut
disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Selasa (16/11/2021) "Berdasarkan
hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi, di mana di tiap provinsi dilakukan survei di 5
pasar tradisional dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai
UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7 persen-10 persen" kata
Said Iqbal dalam konfrensi pers.
BUKAN SATU PERSEN, BURUH MINTA KENAIKAN UPAH MINIMUM 10 PERSEN DI
TAHUN 2022
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kenaikan
upah minimum tahun 2022 sebesar 7-10 persen. Angka tersebut bukan prosentase yang dipatok
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni satu persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Selasa
(16/11/2021) "Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi, di mana di tiap
provinsi dilakukan survei di 5 pasar tradisional dengan menggunakan parameter 60 item
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan
UMK/UMP adalah 7 persen-10 persen" kata Said Iqbal dalam konfrensi pers.
Alasan KSPI menggunakan UU No 13 Tahun 2003, karena saat ini buruh sedang menggugat UU
Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Karena judicial review UU Cipta Kerja belum incrah, maka undang-undang dan peraturan
pemerintah yang lama masih berlaku," kata Said Iqbal.
"Bahkan, jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka kenaikan upah minimum adalah
berkisar enam persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL," lanjutnya.
KSPI berpendapat, post Covid-19 maka daya beli atau purchasing power masyarakat dan buruh
harus dikembalikan seperti awal, dengan dinaikkan upah minimumnya minimal tujuh persen. Hal
ini dilakukan agar konsumsi naik, sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi ikut naik.
Iqbal berpendapat, bagi perusahaan yang terdampak krisis ekonomi dan Covid 19, maka tidak
perlu menaikkan UMP atau UMK 2022 yang dibuktikan dengan audit laporan keuangan
perusahaan yang mengalami kerugian dalam dua tahun terakhir yang diserahkan ke Disnaker
dan diumumkan ke buruh.
"Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan usulan buruh ini, maka akan ada aksi
yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus," tegas Said Iqbal.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memutuskan
untuk menaikkan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan sebesar 1,09
persen. Angka itu didapat dari perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum
provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuk Proses
Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/2021).
324
