Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karena 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari
sebelumnya yaitu tanggal 20 November," kata Menaker Ida Selasa (16/11).

Sementara untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan paling lambat pada
30 November 2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP. Ida menjelaskan bahwa
batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri
561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektoral atau
yang dikenal dengan singkatan UMS. Namun, UMS yang ditetapkan sebelum 2 November 2020
tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi
jumlahnya.

Menaker juga kembali menegaskan bahwa upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan
pemerintah dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja
dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah efektif berdasarkan
struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.

"Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung
dengan produktivitas yang dihasilkan," tegas Ida.

Lebih lanjut Menaker Ida menegaskan bahwa semangat dari formula upah minimum yang baru
adalah untuk mengurangi kesenjangan upah masing-masing wilayah dan mewujudkan keadilan
upah antarwilayah."Semangat dari formula upah minimum ini berdasarkan PP 36 Tahun 2021
adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah
antarwilayah," kata dia.

Keadilan upah antarwilayah itu, jelas Ida, dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah
tangga di masing-masing wilayah. Karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan maka upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah yaitu
upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK).

Sementara upah minimum sektoral (UMS) tidak lagi ditetapkan berdasarkan aturan itu, kecuali
yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 yang berlaku hingga masanya telah berakhir atau
UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi UMS.

Menaker mengatakan dengan mencermati upah minimum yang berlaku saat ini, tidak memiliki
korelasi dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat pengangguran.Dia
memberi contoh bagaimana suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan terkadang memiliki
nilai upah minimum dengan jarak yang besar.

Selain itu terdapat kabupaten dengan angka pengangguran tinggi dan mayoritas penduduk
bertani tapi karena keberadaan wilayah industri menyebabkan daerah itu dipaksa memiliki nilai
UMK yang sangat tinggi. Penetapan upah minimum yang tidak sesuai perundangan itu, jelasnya,
berpotensi menyebabkan turunnya indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek kepastian
hukum dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin itu juga tinggi.
Kemudian kita tidak berharap adanya PHK karena ini memicu terjadinya PHK," paparnya.

sumber : Antara.

33