Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 365
Ida menyatakan pihaknya telah menyampaikan data-data yang bersumber dari BPS sebagai
acuan upah minimum kepada seluruh gubernur. Dengan demikian seluruh kepala daerah dapat
menetapkan upah minimum sesuai ketentuan, sekaligus mencermati kondisi di daerahnya
berdasarkan indikator makro daerahnya.
"Data BPS yang kami sampaikan memuat data-data ekonomi dan ketenagakerjaan dari mulai
pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan hingga pengangguran terbuka," kata Ida.
Lebih lanjut, menurut Ida Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 20 November
2021. Selain itu, setelah Gubernur menetapkan UMK, penentu UMK harus dilakukan paling
lambat tanggal 30 Nov 2021 dilakukan setelah penetapan UMP.
"Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur,"
ungkap Ida.
364
