Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

UPAH MINIMUM 2022, PEMERINTAH ANCAM BERHENTIKAN GUBERNUR YANG TAK
PATUH
JAKARTA -- Pemerintah pusat mengancam bakal memberhentikan secara permanen gubernur
atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM).

Seperti diketahui, peraturan terbaru itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sanksi itu diambil untuk memastikan
program strategis nasional ihwal UM dapat ditaati oleh setiap daerah. Harapannya, kata Ida,
penetapan UM yang mengacu pada formula baku dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha
yang berdaya saing dan kondusif bagi pengusaha.

"Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan ini," kata Ida saat mengadakan konferensi pers secara daring,
Selasa (16/11/2021).

Ida memerinci sanksi administrasi itu di antaranya teguran tertulis, pemberhentian sementara
hingga pemberhentian permanen. Adapun, landasan hukum dari sanksi itu tertuang dalam
Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Ketentuan penetapan upah minimum ini adalah program strategis nasional," kata dia.

Adapun keputusan itu diambil saat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pada Selasa (16/11/2021) siang. Rapat
koordinasi itu dihadiri jajaran terkait dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam
Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri),
Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung.

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP)
pada 2022 sebesar 1,09 persen. Angka ini diperoleh dengan menggunakan formulasi
penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang
Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan
nominal Rp1.813.011. Sementara UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai Rp4.453.724.

"Rata-rata penyesuaian upah minimum [2022] 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah
minimum provinsi, ini rata-rata penyesuaian upah minimum tahun depan," kata Putri dalam
Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara daring, Senin (15/11/2021).

Putri mengatakan bahwa 1,09 persen merupakan rata-rata kenaikan dari upah minimum seluruh
provinsi. Keputusan akhir persentase kenaikan akan kembali kepada gubernur setiap provinsi
dan mengacu pada data-data yang diterbitkan BPS.

"Penyesuaian upah minimum tahun depan tergantung gubernur yang menetapkan, bukan berarti
semua provinsi naik 1,09 persen," katanya.

UMP 2022 sendiri ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada
wilayah bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam PP
No. 36/2021. Penyesuaian UMP sendiri tidak boleh melampaui batas atas.

359