Page 355 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Yang pertama terkait dengan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan di
depan tadi saya sudah menyampaikan bahwa penetapan upah minimum ini adalah proyek
strategis nasional. Jadi kalau tidak ada penetapan dapat kasih sanksi pidana," ujar Ida dalam
video conference, Selasa (16/11/2021).

Ida menambahkan, gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021.
Adapun, keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah
Tangga di masing-masing wilayah.

Adapun penetapan UMP 2022 harus dilakukan paling lambat tanggal 20 November 2021. "Selain,
dalam hal gubernur menetapkan UMK, maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30 Nov 2021
dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.

Dia menegaskan kenaikan upah minimum ini berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri
melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ. Sebagai contoh, terdapat suatu
kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai UM hampir dua dari
kota.

"Terdapat kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa
memiliki nilai upah minimum yang sangat tinggi," tuturnya.

354