Page 354 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul Pengusaha dan Gubernur yang Tidak Naikkan UMP 2022 Akan Kena
Sanksi Pidana
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1716654/pengusaha-
dan-gubernur-yang-tidak-naikkan-ump-2022-akan-kena-sanksi-pidana
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-11-16 18:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yang pertama terkait dengan sanksi bagi
pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan di depan tadi saya sudah menyampaikan
bahwa penetapan upah minimum ini adalah proyek strategis nasional. Jadi kalau tidak ada
penetapan dapat kasih sanksi pidana

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain, dalam hal gubernur menetapkan UMK,
maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30 Nov 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terdapat kabupaten dengan angka
pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya masih bertani, namun karena
kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa memiliki nilai upah minimum yang
sangat tinggi

Ringkasan

Pengusaha yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 akan dikenakan sanksi
pidana. Hal ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mana dirinya
menekankan bagi pengusaha atau gubernur yang tidak menetapkan UMP akan mendapatkan
sanksi.

PENGUSAHA DAN GUBERNUR YANG TIDAK NAIKKAN UMP 2022 AKAN KENA
SANKSI PIDANA

JAKARTA, iNews.id - Pengusaha yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 akan
dikenakan sanksi pidana. Hal ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mana
dirinya menekankan bagi pengusaha atau gubernur yang tidak menetapkan UMP akan
mendapatkan sanksi.

353