Page 359 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul Upah Minimum 2022, Pemerintah Ancam Berhentikan Gubernur yang
Tak Patuh
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211116/12/1466752/upah-
minimum-2022-pemerintah-ancam-berhentikan-gubernur-yang-tak-
patuh
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-11-16 18:37:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mendagri sudah menyampaikan surat kepada
gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada
gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketentuan penetapan upah minimum ini adalah
program strategis nasional

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Rata-rata penyesuaian upah
minimum [2022] 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi, ini rata-rata
penyesuaian upah minimum tahun depan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Penyesuaian upah minimum
tahun depan tergantung gubernur yang menetapkan, bukan berarti semua provinsi naik 1,09
persen

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Empat provinsi ini nilai upah
minimumnya sudah melebihi batas atas. Kalau dinaikkan lagi dia akan makin melambung tidak
bagus

Ringkasan

Pemerintah pusat mengancam bakal memberhentikan secara permanen gubernur atau kepala
daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM). Seperti diketahui,
peraturan terbaru itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

358