Page 362 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 362
Judul UMP Sumsel tahun 2022 direkomendasikan tetap senilai Rp3,14 juta
Nama Media sumsel.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://sumsel.antaranews.com/berita/598373/ump-sumsel-tahun-
2022-direkomendasikan-tetap-senilai-rp314-juta
Jurnalis Muhammad Riezko Bima Elko
Tanggal 2021-11-16 18:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan besaran upah
minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 direkomendasikan tetap senilai Rp3,14 juta atau
tidak ada perubahan dibandingkan tahun 2021. Kepala Disnakertrans Sumsel Koimudin di
Palembang, Selasa mengatakan, hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan besaran nilai UMP
tahun ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 sebagai turunannya.
UMP SUMSEL TAHUN 2022 DIREKOMENDASIKAN TETAP SENILAI RP3,14 JUTA
Sumatera Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 direkomendasikan tetap
senilai Rp3,14 juta atau tidak ada perubahan dibandingkan tahun 2021.
Kepala Disnakertrans Sumsel Koimudin di Palembang, Selasa mengatakan, hal tersebut
dikarenakan dalam penyusunan besaran nilai UMP tahun ini berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021
sebagai turunannya.
Dimana dalam pasal 191 a, mengamanatkan upah minimum yang ada saat ini dijadikan sebagai
dasar untuk penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum pada tahun-tahun berikutnya.
"Belum final hasil penyesuaian UMP bersama tersebut akan diusulkan ke Gubernur Sumsel
sebagai bahan pertimbangan. Maka keputusan masih menunggu penetapan gubernur paling
lambat 21 November mendatang," kata dia.
Menurutnya, setelah adanya UU Cipta kerja tersebut upah minimum tidak lagi memakai
kebutuhan hidup layak (KHL) seperti sebelumnya melainkan menyesuaikan pada kondisi
perekonomian dan ketenagakerjaan.
"Terutama terkait daya beli, median upah dan tingkat penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
361
