Page 386 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 386

Judul               UMP Sumsel Tahun 2022 Tetap Rp 3,14 juta
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1716516/ump-sumsel-
                                    tahun-2022-tetap-rp-314-juta
                Jurnalis            Nasional
                Tanggal             2021-11-16 18:27:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan besaran upah
              minimum provinsi (UMP) untuk 2022 direkomendasikan tetap Rp 3,14 juta. Artinya tidak ada
              perubahan  dibandingkan  tahun  ini.  Kepala  Disnakertrans  Sumsel  Koimudin  mengatakan,  hal
              tersebut karena dalam penyusunan besaran nilai UMP tahun ini berdasar pada Undang-Undang
              Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
              2021 sebagai turunannya.



              UMP SUMSEL TAHUN 2022 TETAP RP 3,14 JUTA

              JawaPos.com  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Sumatera  Selatan  menyebutkan
              besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022 direkomendasikan tetap Rp 3,14 juta. Artinya
              tidak ada perubahan dibandingkan tahun ini.

              Kepala  Disnakertrans  Sumsel  Koimudin  mengatakan,  hal  tersebut  karena  dalam  penyusunan
              besaran nilai UMP tahun ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
              Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai turunannya.

              Dalam  pasal  191  a,  mengamanatkan  upah  minimum  saat  ini  dijadikan  sebagai  dasar  untuk
              penyesuaian  (adjusting)  nilai  upah  minimum  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Belum  final  hasil
              penyesuaian UMP bersama tersebut akan diusulkan ke gubernur sebagai bahan pertimbangan.
              Keputusan masih menunggu penetapan gubernur paling lambat 21 November, tutur Koimudin.

              Menurut dia, setelah adanya UU Cipta kerja, upah minimum tidak lagi memakai kebutuhan hidup
              layak  (KHL)  seperti  sebelumnya.  Melainkan  menyesuaikan  pada  kondisi  perekonomian  dan
              ketenagakerjaan.

              Terutama terkait daya beli, median upah, dan tingkat penyerapan tenaga kerja, papar Koimudin.






                                                           385
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391