Page 388 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 388

Judul               Menaker Minta Seluruh Gubernur Tetapkan UMP Paling Lambat 20
                                    November
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1529214/menaker-minta-seluruh-
                                    gubernur-tetapkan-ump-paling-lambat-20-november
                Jurnalis            Muhammad Hendartyo
                Tanggal             2021-11-16 18:26:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  para  gubernur  harus  menetapkan  UMP
              paling lambat tanggal 20 November 2021.



              MENAKER MINTA SELURUH GUBERNUR TETAPKAN UMP PALING LAMBAT 20
              NOVEMBER

              TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan para gubernur harus
              menetapkan UMP paling lambat tanggal 20 November 2021.

              "Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
              lambat satu hari sebelumnya, yaitu tgl 20 November 2021," kata Ida dalam konferensi pers
              virtual, Selasa, 16 November 2021.
              Setelah menetapkan UMK, maka kata dia, harus dilakukan paling lambat 30 November 2021 dan
              dilakukan setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri
              melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal

              Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur.

              Adapun dia mengatakan upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
              wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak
              ada  lagi  penetapan  UM  berdasarkan  sektor,  namun  UMS  yang  telah  ditetapkan  sebelum  2
              November 2020, tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut
              telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha.

              Kemnaker,  kata  dia,  juga  telah  menyampaikan  data-data  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat
              Statistik dalam penetapan UM kepada seluruh gubernur. Dengan demikian seluruh kepala daerah
              dapat  menetapkan  upah  minimum  sesuai  ketentuan  dan  sekaligus  mencermati  kondisi
              didaerahnya berdasarkan indikator makro daerahnya.


                                                           387
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393