Page 393 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 393
Judul Menaker: Rata-rata Kenaikan Upah Minimum 1,09 Persen
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1529213/menaker-rata-rata-kenaikan-
upah-minimum-109-persen
Jurnalis Muhammad Hendartyo
Tanggal 2021-11-16 18:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita
tunggu para gubernur. Data sudah kami sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya
gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena 21 November merupakan hari libur
nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu tgl 20
November 2021
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi
sebesar 1,09 persen. Hal itu berdasarkan simulasi dari data Badan Pusat Statistik. Hal tersebut
berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya
yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Ida memastikan bahwa gubernur harus
menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021.
MENAKER: RATA-RATA KENAIKAN UPAH MINIMUM 1,09 PERSEN
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan rata-rata kenaikan
upah minimum provinsi sebesar 1,09 persen. Hal itu berdasarkan simulasi dari data Badan Pusat
Statistik.
"Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur. Data sudah kami sampaikan
ke para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi secara nasional
itu kenaikannya 1,09 persen," kata Ida dalam konferensi pers virtual Selasa, 16 November 2021.
Hal itu, kata dia berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan
turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Ida memastikan bahwa
gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021.
392
