Page 394 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 394
"Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
lambat satu hari sebelumnya, yaitu tgl 20 November 2021," kata Ida.
Setelah menetapkan UMK, maka kata dia, harus dilakukan paling lambat 30 November 2021 dan
dilakukan setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri
melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Minimum tahun 2022
kepada seluruh gubernur.
Adapun dia mengatakan upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
wilayah, yaitu Minimum Provinsi (UMP) dan Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November
2020, tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih
tinggi.
Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha., kata dia, juga
telah menyampaikan data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam penetapan UM
kepada seluruh gubernur. Dengan demikian seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah
minimum sesuai ketentuan dan sekaligus mencermati kondisi didaerahnya berdasarkan indikator
makro daerahnya.
HENDARTYO HANGGIBACA:Buruh Minta Minimum Naik 10 Persen, Wagub DKI: Harus Realistis.
393
