Page 398 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Menurut Ida, berdasarkan PP 36 tahun 2021, upah berdasarkan wilayah yaitu upah minimum
provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tidak lagi menggunakan penetapan upah minimum
berdasarkan sektor.

Namun demikian, upah minimum sektor yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih
tetap berlaku hingga upah minimum sektor tersebut berakhir dan harus dilaksanakan oleh
pengusaha.

: Sri Mulyani: Ekonomi dan APBN Pulih Beriringan "Kita minta kepada para gubernur untuk
menyampaikan kebijakan upah minimum ini kepada bupati/walikota di wilayah tersebut. Dengan
demikian, seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan ketentuan.
Sekaligus tentu saja kita berharap mencermati kondisi di daerahnya berdasarkan indikator makro
di daerahnya masing-masing," tuturnya.

Ida menegaskan, para gubernur harus menetapkan upah minimum paling lambat 21 November
2021. Dikarenakan 21 November 2021 merupakan hari libur nasional, penetapan yang dilakukan
paling lambat satu hari sebelumnya yaitu 20 November 2021.

Formula upah minimum berdasarkan PP 36/2021 dikatakan untuk mengurangi kesenjangan upah
minimum sehingga terwujud keadilan antar-wilayah. Keadilan antar-wilayah tersebut dicapai
melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.
"Apabila kita mencermati upah minimum yang ada saat ini memang tidak memiliki korelasi sama
sekali dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat pengangguran.
Sebagai contoh, terdapat suatu kabupaten dan kota bersebelahan namun kabupaten memiliki
nilai umum yang hampir dua kali lipat dari kota sebelahnya," ucap Ida.

Ida juga mengimbau tidak ada lagi penangguhan upah, sehingga seluruh perusahaan wajib
membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum tahun 2022 atau sebesar upah
minimum sektor yang masih berlaku.
Bagi perusahaan yang membayar upah dibawah upah minimum, dikatakan akan dikenai sanksi
pidana. Bagi Gubenur, Bupati dan Wali kota yang tidak menerapkan aturan upah minimum
dikatakan akan dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sementara atau
permanen.
"Berkaitan dengan pengaturan pada usaha mikro dan kecil ini di dikecualikan dari ketentuan
upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja atau buruh dengan
pengusaha. Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada usaha mikro dan
kecil yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% diatas garis
kemiskinan," pungkasnya. (OL-7)

397