Page 431 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 431
Judul KSPI: Upah Minimum 2022 Jauh Lebih Buruk dari Zaman Soeharto
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/16/173600026/kspi--upah-
minimum-2022-jauh-lebih-buruk-dari-zaman-soeharto
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-11-16 17:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah lebih memberikan proteksi kepada kalangan
pengusaha atau pemilik modal dibandingkan memberikan pelindungan kepada kaum
pekerja/buruh, atau pegawai
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Formula kenaikan upah minimum batas bawah dan batas
atas tidak dikenal di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden dan DPR
RI. Kedua, upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman. Dalam Konvensi ILO, upah
minimum merupakan jaring pengaman. Saya tidak pernah menemukan satu negara di seluruh
dunia istilah batas bawah dan batas atas dalam penetapan upah minimum
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan kenaikan upah minimum tahun
2022 versi pemerintah. KSPI mengklaim upah minimum yang ditetapkan pemerintah tersebut
lebih rendah jika dibandingkan pada era Orde Baru.
KSPI: UPAH MINIMUM 2022 JAUH LEBIH BURUK DARI ZAMAN SOEHARTO
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan kenaikan upah minimum tahun
2022 versi pemerintah. KSPI mengklaim upah minimum yang ditetapkan pemerintah tersebut
lebih rendah jika dibandingkan pada era Orde Baru.
"Pemerintah lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha atau pemilik modal
dibandingkan memberikan pelindungan kepada kaum pekerja/buruh, atau pegawai," ujar Ketua
KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).
KSPI beralasan penerapan batas atas dan batas bawah upah yang menurutnya tidak diatur di
dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atau disebut Omnibus
Law.
430
