Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Gubenur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karena 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari
sebelumnya yaitu tanggal 20 November," kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual yang
dipantau dari Jakarta, Selasa (16/11).

Sedangkan untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan paling lambat
pada 30 November 2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP.

Ida menjelaskan, batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam
Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022.

Dikatakan, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan Undang-Undang
Cipta Kerja, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektoral atau yang dikenal
dengan singkatan UMS.

Namun, UMS yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga masa
ketentuannya berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi jumlahnya.

Menaker kembali menegaskan, upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan
pemerintah dan berlaku bagipekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekeij a
dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah efektif berdasarkan
struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.

"Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung
dengan produktivitas yang dihasilkan," tegas Ida,

Relokasi Pada kesempatan tersebut, Ida menyatakan, penetapan upah minimum yang lebih
tinggi serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan baru, berpotensi menghambat
perluasan kesempatan kerja, memicu pemutusan hubungan kerja dan mendorong relokasi
industri ke wilayah dengan upah lebih rendah.

"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin itu juga akan tinggi.
Kita tidak berharap adanya PHK, karena ini memicu teijadinya PHK," ujarnya.

"Kemudian mendorong terjadinya relokasi dari lokasi-lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi pada
lokasi atau wilayah yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah," tambah Ida.

Tidak hanya itu, tegas Ida, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) yang tidak proporsional dapat menyebabkan tutupnya perusahaan di saat
situasi pandemi saat ini.

Ida menjelaskan, penetapan upah minimum berdasarkan formula di Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan upah antarwilayah dan
mewujudkan keadilan upah. (B.43)**

Caption:

BURUH dari berbagai aliansi menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung Sate, Jin. Diponegoro,
Kota Bandung, Senin (26/10).

43