Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 40

Judul               Menaker: UMP 2022 Naik Rata-rata 1,09%
                Nama Media          Pos Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            BI
                Tanggal             2021-11-17 05:54:00
                Ukuran              153x222mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 38.250.000

                News Value          Rp 191.250.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022,
              berdasarkan UU No 11/ 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No 36/2021 tentang
              Pengupahan

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus
              dilaksanakan oleh pengusaha

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Dalam  menetapkan  UMK,  maka  harus
              dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan
              UMP

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi
              yang nilai upah minimum 2021 lebih tinggi dari batas atas upah minimum, sehingga UM 2022
              ditetapkan sama dengan upah minimum tahun 2021


              MENAKER: UMP 2022 NAIK RATA-RATA 1,09%


              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengumumkan kenaikan Upah Miniumum
              Provinsi (UMP) 2022 rata-rata 1,09%

              "Penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan UU No 11/ 2020 tentang Cipta Kerja
              dan aturan turunannya PP No 36/2021 tentang Pengupahan," kata Ida Fauziyah, dalam temu
              pers di kantor Kemenaker, Selasa (16/11/2021).

              Menurut menteri, kenaikan UM ini melindungi pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu
              rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. "Ini salah satu instrumen
              pengentasan kemiskinan serta mendorong kemajuan ekonomi melalui pengupahan yang adil dan
              berdaya saing," jelas menaker.

              la menjelaskan UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah
              Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi penetapan


                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45