Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

UM berdasarkan sektor. Namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap
berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.
"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujar Ida Fauziyah
didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Paling Lambat

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur,
Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November
2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

"Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menyampaikan ada beberapa provinsi yang
tidak mengalami kenaikan upah minimum 2022. Ini karena ada perubahan perhitungan, yang
kini melalui PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

4 Provinsi

"Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021 lebih tinggi dari batas atas upah
minimum, sehingga UM 2022 ditetapkan sama dengan upah minimum tahun 2021," katanya,
Senin (15/11/2021).

Keempat provinsi tersebut adalah Suma-tera Selatan dengan UMP sebesar Rp3.144.446.
Sulawesi Utara Rp3. 310.723. Sulawesi Selatan Rp3.165.876 serta Sulawesi Barat Rp2.678.863.

Kenaikan UMP tercatat UMP terendah Jawa Tengah Rp1.813.011 dan UMP tertinggi DKI Jakarta
Rp4.453.724.
caption:

Menaker Ida Fauziyah

40