Page 477 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 477
Pihaknya kukuh mendesak pemerintah menetapkan upah minimum mengacu Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 dalam menetapkan penyesuaian
upah minimum 2022.
Dia menjelaskan alasannya karena Undang-undang Cipta Kerja sedang digugat di Mahkamah
Konstitusi, dan menganggap PP Nomor 36/2021 inkonstitusional karena di UU Cipta Kerja tidak
ada landasan hukumnya untuk membuat peraturan turun mengenai pengupahan.
"Dengan demikian serikat pekerja dalam hal ini KSPI dalam menghitung kenaikan upah
menggunakan dalil hukum yang lama, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal tentang pengupahan, dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 78 tahun
2015 yang belum dicabut," ujar Said.
Lanjut dia, jika menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dasar penetapan upah
minimum adalah KHL atau kebutuhan hidup layak. Hasil survei di 10 provinsi yang pihaknya
lakukan, masing-masing di 5 pasar didapat total KHL rata-rata kenaikannya adalah 7% sampai
10%.
Sementara jika dihitung menggunakan di PP 78, di mana formula penghitungan kenaikan upah
minimum menggunakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lanjut Said maka hitungan KSPI
dari September 2020 ke September 2021 angka yang muncul adalah 4% sampai 6% untuk
kenaikan upah minimum 2022.
"Yang bisa diputuskan oleh pemerintah adalah kenaikan upah minimum sebesar 5% sampai 7%,
tuntutan serikat buruh 7% sampai 10%. Itu dasarnya, jadi semua ada dasarnya," tambahnya.
476
