Page 511 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Pasal 32 menyatakan hak atas JHT sebagaimana diatur dalam PP ini tidak dapat
dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan," katanya.
Ida Fauziyah menambahkan pihaknya siap melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang
optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Anggoro Eko Cahyo menegaskan kasus klaim JHT Agustus 2021 sebesar 1,74 juta, masih di
bawah jumlah kasus Desember 2020 total sebesar 2,52 juta.

"Jadi kalau secara rerata yang mengajukan klaim per bulan mengalami penurunan. Ini kabar
baiknya, karena berarti sudah safe and clean. Secara nominal dan jumlah klaim juga sudah
menurun, " ujar Anggoro Eko Cahyo.

Anggoro menambahkan nominal klaim JHT Agustus 2021 yang dibayarkan sebesar Rp 26,13
triliun dibandingkan nominal klaim JHT Desember 2020 sebesar Rp 32,56 triliun, atau mengalami
penurunan.

Sedangkan rasio nominal klaim dibandingkan iuran JHT, pada masa pandemi September 2020 -
September 2021 tertinggi sebesar 70 persen. Posisi terakhir total iuran yang diterima September
2021, senilai Rp 37 triliun dan nominal yang dibayarkan sebesar Rp 26 triliun.

Anggoro mengatakan dua besar alasan peserta klaim JHT pada tahun 2020 lalu, karena
mengundurkan diri sebanyak 1,7 kasus dan 624.538 kasus PHK. Namun tahun 2021 ini, klaim
yang disebabkan pengunduran diri dan PHK jumlahnya hampir sama.

"Alasan pengunduran dirinya sebanyak, yakni 933.762 karena mengundurkan diri dan alasan
PHK-nya 674.113. Ini kabar baiknya," katanya.

510