Page 515 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Keputusan Gubernur Sumsel akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2021 dan
dimungkinkan akan diumumkan sebelum, karena bertepatan dengan akhir pekan.
Seperti diketahui, penentuan UMP dan UMK 2022 akan memakai skema dan rumusan baru. Paska
ditetapkannya Undang-Undang 11/2021 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan
formulasi baru yang mengatur besaran upah pada tahun depan.

Kebijakan ini membuat upah bergantung pada kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan.
Terutama terkait daya beli, median upah, dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Untuk
penghitungan upah minimum tidak lagi pakai kebutuhan hidup layak atau KHL.

Untuk tahun depan, pihaknya juga belum mengetahui kabupaten dan kota mana saja yang bakal
menetapkan UMK sendiri. Tahun ini, ada enam daerah yang menetapkan UMK sendiri yakni
Palembang, Banyuasin, Muba, Muara Enim, Mura dan OKU Timur. Sementara, 11 lainnya
memakai UMP.

Tahun 2021 UMP Sumsel yang ditetapkan melalui SK Gubernur 2020 sebesar Rp 3.144.446.
Sedangkan UMK di Musi Rawas Rp 3.299.758, Banyuasin Rp 3.194.895, Palembang Rp
3.270.930, Muara Enim Rp 3.263.447, Muba Rp 3.251.832 dan OKU Timur Rp 3.218.655.

Meski pemerintah dan pengusaha sepakat tidak menaikan UMP, namun unsur pekerja pada
Dewan Pengupahan menolak keputusan itu. Dalam rapat penghitungan UMP tahun depan,
serikat pekerja tidak menandatangani berita acara rapat Dewan Pengupahan Sumsel.

Menurut perwakilan pekerja, upah minimum seharusnya berdasarkan atas penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Unsur pekerja juga menolak penggunaan formula PP 36 lantaran dinilai
tidak mencerminkan kondisi buruh yang sebenarnya. Mereka menilai data yang didapat
berdasarkan survei penduduk secara umum, bukan khusus untuk pekerja.

514