Page 517 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

BURUH DI BATAM MINTA GUBERNUR SAHKAN UMP 2021, INI KATA PENGUSAHA

Serikat buruh di Batam meminta Gubenur Kepri, Ansar Ahmad, memberikan kepastian terkait
upah UMP dan UMK 2021. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid,
menyebutkan upah tersebut telah dimatangkan pemerintah.

Menurut Rafki, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran terkait upah tahun 2022 yang
dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan No.B-M/383/HI.01.00/XI 2021.

"Dengan bekal SE Menaker ini sudah bisa dihitung dan ditentukan nilai UMK Batam tahun 2022
yang artinya naik beberapa persen," ujar Rafki kepada kepripedia, Selasa (16/11).

Dia mengatakan UMK Batam tahun 2022 adalah Rp 4.186.359, 51 atau naik sebesar Rp
35.429,51 dibandingkan UMK tahun 2021 yang bernilai Rp 4.150.930. Jika dihitung
persentasenya maka tingkat kenaikkan UMK Batam tahun 2022 adalah sebesar 0,85%.
"Jadi dari terkait penilaian UMK tahun 2020 ini sudah cukup adil dan lebih objektif ketimbang
formulasi perhitungan upah minimum yang ada dalam PP 78/2015 tentang pengupahan," kata
Rafki.

Menurutnya, daerah yang selama ini upah minimumnya terlalu rendah maka akan terjadi
kenaikkan upah minimum dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang upah
minimumnya sudah terlalu tinggi. Untuk Batam sendiri karena upah minimumnya sudah terlalu
tinggi maka persentase kenaikkan UMK tahun 2022 menjadi relatif tidak begitu tinggi.
Memasukkan variabel rata-rata konsumsi perkapita di suatu daerah ke dalam formula
perhitungan upah minimum menunjukkan bahwa formula itu telah mewakili kebutuhan biaya
hidup per orang di suatu daerah.

Untuk nilai konsumsi perkapita di Kota Batam data yang dirilis BPS adalah Rp 2.067.955. per
bulan. Dengan UMK Batam yang 4.186.359,51 di tahun 2022 nanti logikanya masih bisa
menutupi biaya pengeluaran bulanan tersebut dan masih bisa melakukan.

"Harus diingat juga kalau UMK itu diperuntukkan untuk pekerja lajang yang memiliki masa kerja
di bawah 1 tahun," bebernya.

Terkait edaran ini, ia berharap para serikat buruh tidak lagi ada mempermasalahkan formulasi
dan nilai UMK Batam yang dihasilkan oleh formulasi tersebut.

Karena dalam tahap pembahasan UU Cipta Kerja dan juga pembahasan PP 36/2021 tentang
pengupahan, Serikat Pekerja di tingkat nasional dilibatkan.

Terjadi perundingan yang cukup alot dan terjadi kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan
perwakilan APINDO, Serikat Pekerja, dan Pemerintah Pusat. Sehingga jika kemudian
dipermasalahkan dan ditolak tentunya agak sedikit aneh.

"Nah untuk para pengusaha diminta untuk dapat menyesuaikan dan menghitung serta
mengupdate struktur dan skala upahnya karena jika tidak ada akan ada sanksi dari pemerintah,"
pesan dia.

Diharapkan semua pihak untuk dapat menerima keputusan dari pemerintah dan menjaga
kondusif Batam.

"Tujuan investor dapat masuk lagi pasca terpuruk akibat virus corona dan lapangan kerja kembali
buka," harap dia.

516