Page 521 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 521
Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI Adi Mahfudz Wuhadji
menilai tuntutan tersebut tidak realistis. Sebab dalam ketentuan yang baru, buruh tidak bisa
meminta kenaikan upah dengan melakukan survei pasar sendiri.
Sebagai informasi, kenaikan upah minimum pekerja saat ini telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sehingga PP Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan sudah tidak lagi berlaku.
Menurut Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan bahwa upah
minimum yang ditetapkan nantinya tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Jadi,
penentuan upah minimum bagi pekerja pada UMK sudah pasti sesuai kesepakatan antara
pemberi kerja atau pengusaha dengan para pekerjanya.
"Upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Artinya, bagi usaha mikro dan kecil
tidak wajib melaksanakan upah minimum. Kecuali memenuhi ketentuan, yang pertama, bagi
usaha mikro kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh," kata Dinar pada kesempatan yang sama, seperti dikutip dari kompas.com, Senin
(15/11).
Adapun UMK yang dikecualikan dari upah minimum, kata dia, tidak bergerak di bidang teknologi.
"Selanjutnya, usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari upah minimum adalah yang masih
mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak di bidang teknologi," imbuh dia.
Selain kesepakatan, ada perhitungan untuk menentukan menentukan upah yang dibayarkan bagi
pekerja UMK, yakni berdasarkan rata-rata konsumsi serta angka kemiskinan di tiap provinsi,
kabupaten dan kota. *
520
