Page 523 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Selain kenaikan rata-rata UMP 2022, diperoleh pula sejumlah data statistik lainnya. Diketahui,
UMP 2022 tertinggi dipegang DKI Jakarta Rp 4.453.724. Sedangkan UMP 2022 terendah adalah
Jawa Tengah, yakni Rp 1.813.011. UMP Jawa Timur sebesar Rp 1.891.567,12.

Di tingkat kota/kabupaten, kenaikan UMK tertinggi ada di Kota Palu, yakni Rp 174.840.
Sedangkan kenaikan UMK terendah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 277.

Kemudian, dari seluruh provinsi di Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi
adalah Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah ialah Bali,
minus 5,83 persen. Untuk data inflasi, daerah dengan tingkat inflasi tertinggi adalah Bangka
Belitung sebesar 3,29 persen dan terendah Papua -0,40 persen.

UMP 2022 akan ditetapkan masing-masing gubernur di tiap provinsi paling lambat 21 November
2021. Sedangkan deadline penetapan UMK pada 30 November 2021. ”Jadi, tidak benar kalau
upah minimum ditetapkan Kemenaker,” tegasnya.

Putri menambahkan, UMP tersebut berlaku untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 12
bulan. Untuk pekerja yang sudah lebih dari satu tahun, besaran upahnya ditetapkan berdasar
struktur upah masing-masing perusahaan.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai,
kenaikan UMP yang terlalu kecil bisa berdampak pada menurunnya daya beli pekerja/buruh. Dia
berharap para gubernur bisa menetapkan UMP/UMK sesuai dengan kondisi wilayah masing-
masing. Sebab, para gubernur harus memikirkan konsumsi masyarakat di wilayahnya sehingga
daya beli pekerja/buruh pun bisa membaik. ”Yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan
ekonomi di wilayahnya,” ungkapnya.

Tahun lalu pun, sejumlah gubernur menetapkan UMP/UMK tidak mengikuti SE Menaker. Salah
satunya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menaikkan UMP 2021 sebesar
5,65 persen atau menjadi Rp 1.868.000. Angka tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Namun, lanjut dia, bila para gubernur dipaksa mengikuti rumus-rumus di PP No 36 Tahun 2021,
bisa dikatakan kewenangan mereka di UU Cipta Kerja dikerdilkan. Gubernur hanya bertindak
sebagai ’’tukang stempel”.

Selain itu, Timboel menilai, jika variabel-variabel yang ada dalam rumus penetapan UMP/UMK
dianalisis, rata-rata konsumsi per kapita cenderung akan turun. Rata-rata jumlah anggota
keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja setiap tahun tidak berubah secara
signifikan. Kondisi itu akan mengakibatkan nilai batas atas (BA) cenderung turun.

Nilai BA yang relatif turun akan berdampak pada kenaikan UMP/UMK yang berada di bawah nilai
inflasi. Simulasi kenaikan UMP/UMK 2022 yang telah terpublikasi pun menunjukkan, mayoritas
kenaikan UMP/UMK di bawah 1 persen. Bahkan, ada pula yang tidak naik karena nilai BA di
bawah nilai UMP/UMK existing.

”Sementara nilai inflasi di atas 1 persen. Maka dipastikan daya beli buruh, pekerja, dan
keluarganya akan menurun. Upah buruh/pekerja tergerus inflasi,” keluhnya. Kondisi penurunan
daya beli itu, lanjut dia, akan menyumbang penurunan rata-rata konsumsi per kapita di suatu
wilayah. Yang mana, data tersebut akan dijadikan data acuan untuk penentuan UMP/UMK tahun
berikutnya. Potensi penurunan rata-rata konsumsi per kapita itu pun akan dikontribusi penentuan
UM bagi pekerja di sektor usaha kecil mikro berdasar garis kemiskinan. ”Kondisi ini yang akan
menjadi lingkaran setan bagi perekonomian provinsi maupun kabupaten dan kota,” ungkapnya.
(mia/c7/oni)

522