Page 552 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 552

kisaran  5  persen  sampai  10  persen.  Terutama  bagi  industri  atau  perusahaan  yang  tidak
              terdampak akibat pandemi Covid-19.
              "Untuk (industri) yang tidak terdampak kami minta lima persen sampai dengan sepuluh persen,"
              katanya kepada Kompas.com, Selasa (16/11/2021).

              "Kita  realistis  saja,  ada  industri  yang  mati  tapi ada  industri  yang tidak terdampak,  ini  harus
              dibedakan.  Harus  ada  kenaikan  pada  usaha  pertambangan,  manufaktur  (padat  karya),
              pertanian, rumah sakit, farmasi. Kecuali hotel, pariwisata, restoran, bisnis hiburan adalah yang
              terdampak," kata dia.

              Penolakan yang sama juga diserukan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek). Presiden
              Aspek Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, upah minimum yang naik 1,09 persen tidak sesuai
              dengan biaya hidup sekarang ini.

              Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

              Daftarkan email "Angka 1,09 persen itu sama saja tidak ada kenaikan karena angka tersebut
              juga tidak akan bisa menutupi kebutuham hidup pekerja atau buruh yang sejak pandemi sudah
              sangat minus," ucapnya.

              Mirah  bilang,  tidak  menutup  kemungkinan  para  pekerja/buruh  akan  melakukan  aksi  mogok
              nasional  secara  besar-besaran  menuntut  kenaikan  upah  minimum  yang  layak.  Sama  halnya
              dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang memastikan, bakal
              ada 2 juta buruh akan mogok kerja secara nasional.

              Perlu diketahui, pemerintah Selasa sore ini akan mengumumkan kenaikan upah minimum tahun
              2022. Namun, telah dibocorkan saat seminar yang dihelat oleh Kemenaker bahwa upah minimum
              akan naik sebesar 1,09 persen.
              Dengan  demikian,  para  gubernur  di  seluruh  provinsi  akan  melakukan  penyesuaian  sekaligus
              mengumumkan besaran upah minimum provinsi paling lambat 20 November. Sedangkan, untuk
              kabupaten/kota, penyesuaian serta pengumumannya akan berlangsung pada 30 November.
































                                                           551
   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557